Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menegaskan, perlu adanya kesamaan persepsi dalam menilai kerusakan ruang kelas di sekolah-sekolah. Pasalnya, masih ada perbedaan persepsi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah dalam menilai bagaiman sekolah dikatakan dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat.

Demikian dikatakannya di sela-sela RDP Panja Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Bupati Lahat, Bupati Brebes, Bupati Garut, Bupati Ciamis, Bupati Pekalongan, Walikota Bandar Lampung, Walikota Bima, dan Walikota Kupang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (06/02/2017). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih (F-PKS).

“Ada 1,8 juta ruang kelas yang ada di Indonesia. Dari jumlah itu, ada sekitar 460-an ribu yang dianggap dalam kondisi baik. Selebihnya itu rusak ringan, sedang, berat sampai rusak total. Tapi saat kami berkunjung ke lapangan, kami melihat ternyata ada perbedaan dalam menilai kerusakan antara versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah,” kata Sofyan.

Imbas dari perbedaan persepsi itu, lanjut Politisi F-PDI Perjuangan itu, menyebabkan bantuan yang digelontorkan menjadi tidak maksimal. ““Pada saat melihat ke lapangan, kita melihat ini sudah rusak sedang, tapi bagi Kemendikbud, ini masih bagus. Jadi banyak sekali yang tidak ada kriteria, seharusnya bisa disepakati bersama-sama, sehingga tidak bias,” imbuh Sofyan.

Selain itu, Sofyan juga meminta, dalam menentukan bantuan untuk membangun ruang kelas baru atau renovasi ruang kelas, Pemerintah juga harus melihat tingkat biaya kemahalan di suatu daerah, maupun kondisi dari sekolah itu sendiri. Sofyan mengatakan, biaya untuk membangun 1 ruang kelas baru sebesar Rp 165 juta.

“Tapi bagi daerah berdiri di lahan gambut, misalnya di Palangkaraya, tentu membutuhkan timbunan yang jauh lebih besar, sehingga biaya menjadi lebih besar. Jika disesuaikan dengan angka dana yang didapat, ternyata angkanya tidak bisa memenuhi syarat kualitas daripada bangunan itu. Sehingga pada saat kami berkunjung ke kelas yang baru dibangun 4 tahun yang lalu, sudah amblas,” cerita Sofyan.

Untuk itu, ia berharap dengan adanya Panja Sarpras Dikdasmen ini, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait sarpras dikdasmen. Bukan hanya persoalan ruang kelas, tapi juga sarana pendukung kegiatan belajar mengajar lain seperti perpustakaan atau laboratorium.

“Persoalan seperti perpustakaan, dianggap ruangnya sudah ada, tapi isinya tidak ada. Ruang laboratorium ada, isi tidak ada atau kurang. Kita bisa mengatakan setelah kita melakukan peninjauan langsung di lapangan, jelas bahwa ternyata banyak kekurangan kita yang ditemukan di lapangan,” jelas Sofyan.

Politisi asal dapil Sumatera Utara itu pun menilai, dengan anggaran Kemendikbud pada tahun 2017 yang hanya untuk ruang kelas baru sebanyak 40 ribu, dengan rusak berat dan total yang mencapai 150-an ribu, tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memperbaikinya.

Sebelumnya, Walikota Bandar Lampung menjelaskan, jumlah SD sebanyak 3075 sekolah, dengan kondisi baik sebanyak 27 persen atau 832 sekolah, rusak ringan sebesar 68 persen atau 2100 sekolah, rusak sedang 3 persen atau 91 sekolah, dan rusak berat 1,8 persen atau 55 sekolah. Jumlah SMP 1897 sekolah, SMA 757 sekolah, dan SMK 644 sekolah.

“Anggaran APBD untuk Sarpras pada tahun 2016 sebesar Rp 43,3 miliar, atau 23,25 persen dari APBD. Sementara pada tahun 2017, sebesar Rp 35 miliar, atau 22,64 persen dari APBD. Akibat dari minimnya jumlah sarpras, waktu kegiatan belajar mengajar banyak sekolah melakukan double shift dilakukan pagi dan siang,” jelas Walikota Bandar Lampung.

Bupati Pekalongan melaporkan di daerahnya ruang kelas SD dalam kondisi baik sebanyak 18,44 persen dan kelas SMP dalm kondisi baik sebanyak 15,54 persen. Jumlah SD sebanyak 520 sekolah, dengan jumlah ruang kelas 3319 kelas. Namun mengalami rusak ringan sebanyak 2387 kelas, rusak sedang 187 kelas, rusak berat 96 kelas, dan rusak total 37 kelas.

Kemudian Bupati Garut, dari ruang kelas SD sebanyak 8961 kelas, rusak sedang sebanyak 2725 kelas, rusak ringan 639 kelas, rusak berat 1436 kelas, dan kondisi baik 4162 kelas. Namun ada kekurangan kelas sebanyak 1775 kelas.

Bupati Ciamis mengeluhkan, dari 4508 ruang kelas SD, kondisi baik sebesar 3963 dan rusak sebesar 545. Sementara dari 1281 ruang kelas SMP, kondisi baik sebesar 1059, Rusak 222, dan kekurangan sebanyak 41.

“Masih banyaknya bangunan sekolah yang perlu direhabilitasi, dan banyaknya bangunan sekolah yang sudah tua,” kata Bupati Ciamis. (sf), foto : eka hindra/hr.